PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN SECARA ELEKTRONIK

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN SECARA ELEKTRONIK

Hosea Geraldo

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Bambang Waluyo

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

 

 

 

ABSTRAK

Financial Technology menjadi alternatif seseorang dalam mendapatkan pinjaman online secara cepat dan mudah. Biasanya penyedia pinjaman online menawarkan kepada calon nasabah dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pesan singkat SMS atau media pesan chat pada aplikasi WhatsApp. Maraknya keberadaan pinjaman online tentu juga berdampak pada faktor keamanan data pribadi mengingat transaksi ini dilakukan secara online menggunakan smartphone. Otoritas Jasa Keuangan selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia menggolongkan pinjaman online dengan status berizin dan ilegal. Tentunya, sebagai layanan Jasa Keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). Sehingga tindakan penyedia pinjaman online yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan persetujuan kepada pemberi pinjaman (perusahaan FinTech) untuk mengakses data pribadi calon nasabah seperti mencatut semua nomor kontak telephone yang ada dikontak telephone nasabah tersebut juga tidak dibenarkan karena telah diatur dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech nomor: S-72 / NB .213 / 2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasilnya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman elektronik, didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4). Penegakan hukum terhadap pelaku pengancaman elektronik pun selain berdasarkan undang-undang, juga mengharapkan adanya peran dari masyarakat dan pemerintah guna upaya pemberantasan tindak pidana pengancaman elektronik secara masif dan terstruktur.

Kata kunci: Pengancaman elektronik, Pertanggungjawaban pidana, Pinjaman online.

Sumber publikasi Jurnal Yuridis, Vol. 10, No. 2 (2023)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengaruh E-Marketing Mix UMKM Kuliner Malang terhadap Minat Beli Generasi Millenial pada Start-Up Food Delivery Onlinedi Masa Pandemi

  Pengaruh E-Marketing Mix UMKM Kuliner Malang terhadap Minat Beli Generasi Millenial pada Start-Up Food Delivery Onlinedi Masa Pandemi   Rina Irawati STIE Malangkucecwara   Abstrak   Inovasi terus dilakukan, system berdagang baru bermunculan, sedangkan teknologi selalu mengalami kemajuan. Anak muda tentu saja menjadi yang lebih dekat dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan internet. Tidak heran kalau pengguna online delivery services mayoritas berasal dari kalangan millennials. Mayoritas dari mereka berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yang justru belum memiliki penghasilan sendiri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh antara e-marketing mix terhadap minat beli generasi millennial pada platform delivery food online. Komponen e-marketing mix yang digunakan adalah pengembangan model dari Kalyanam & McIntyre (2002). Sampel penelitian 98 mahasiswa aktif STIE Malangkucecwara Malang angkatan 2021/2022 dengan teknik purposive sampling....
Baca selengkapnya

GAMBARAN BOUNDING ATTACHMENT PADA IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDONGSARI KABUPATEN JEMBER

  GAMBARAN BOUNDING ATTACHMENT PADA IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDONGSARI KABUPATEN JEMBER   Firriana Rizqi Amalia Dini Kurniawati Lantin Sulistyorini Fakultas Keperawatan, Universitas Jember   Abstrak   Pembentukan bounding attachment merupakan pembentukan ikatan kasih sayang antara ibu dan anak yang harus di bentuk sejak lahir. Salah satu pembentukan bounding attachment yaitu dengan melalui pemberian ASI eksklusif. Tujuan dan metode penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bounding attachment pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Andongsari, melalui pendekatan retrospektif menggunakan desain deskriptif analitik dengan metode purposive sampling. Penelitian ini melibatkan 61 responden ibu menyusui. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Andongsari menunjukkan bounding attachment yang baik dengan jumlah 57 responden (93,4 %) dan sebanyak 4 responden (6,6 %) menunjukkan bounding at...
Baca selengkapnya

Analisis Pengaruh Pariwisata Budaya Terhadap Pelestarian Suku Osing di Desa Wisata Kemiren

  Analisis Pengaruh Pariwisata Budaya Terhadap Pelestarian Suku Osing di Desa Wisata Kemiren Fathika Endriana 1 , Shanaz Citra Alnauri 2 , Debby Angely Agustin 3 1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur   ABSTRAK Keanekaragaman budaya di Jawa Timur merupakan potensi unggulan dalam kegiatan pariwisata, hal ini dikarenakan budaya tersebut bersifat unik dan memiliki ciri khas tersendiri pada setiap daerah. Salah satunya adalah Banyuwangi yang beradadi bagian timur Pulau Jawa yang dijuluki The Sunrise of Java, membuat   Banyuwangi   menjelma   menjadi   kawasan   pariwisata   yang   berkembang   melalui   potensi budaya   dan   kearifan   lokal   Suku   Osing.   Suku   Osing   merupakan   penduduk   asli   Banyuwangi   dan dianggap   ...
Baca selengkapnya