TINJAUAN KRITIS AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN 2022
TINJAUAN KRITIS AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN 2022 Zulpikar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Auliya Khasanofa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang ABSTRAK Peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai keterwakilan daerah dalam Demokrasi diawali dengan proses Pemilhan Umum dengan pendaftaran calon anggota DPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Proses pencalonan anggota DPD, masih terdapat upaya untuk merekayasa dokumen dukungan dengan kategori pemalsuan dengan berbagai modus. Tindak pemalsuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dikategorikan sebagai aturan administrasi yang bukan termasuk dalam perundang-undangan pidana namun dapat disebut sebagai sebagai perundang-undangan administrasi bersanksi pidana yang bersifat khusus. Penerapan atas sanksi pidana sebagai akibat hukum atas perbuatan pem...