RELATION CONSULTANT RESEARCH PUSAT BIMBINGAN DAN OLAH DATA PURWOKERTO

  Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan Vianca Nayla Azzahra Universitas Pasundan Gialdah Tapiansari Batubara Universitas Pasundan     ABSTRAK Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat merupakan masalah serius yang tidak hanya mempengaruhi fisik tetapi juga psikologis korban. Objek penelitian ini ialah anak korban kekerasan seksual dari orang terdekat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak psikologis dan faktor psikologis dari kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan orang terdekat serta pemberatan pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang dekat dari anak sebagai korban. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan orang terdekat secara psikologis berpotensi menimbulkan dampak depresi,...

  Gambaran Pengetahuan Dan Tindakan Pencegahan Diabetes Melitus Pada Anggota Keluarga Yang Berisiko Foni Bell Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Honey I. Ndoen Bagian Epidemiologi Dan Biostatistika, FKM Universitas Nusa Cendana Sigit Purnawan Bagian Epidemiologi Dan Biostatistika, FKM Universitas Nusa Cendana       ABSTRAK Diabetes merupakan penyakit tidak menular yang prevalensinya tinggi. Biaya perawatan yang dibutuhkan di Indonesia mencapai Rp.500 miliar per-tahun, maka perlu adanya upaya untuk pencegahan penyakit tersebut. Untuk mencegah timbulnya kasus Diabetes maka masyarakat perlu mengetahui tindakan-tindakan pencegahan yang berhubungan dengan kejadian penyakit ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan tindakan pencegahan Diabetes pada anggota keluarga yang berisiko di Wilayah Kerja Puskesmas Oepoi Kota Kupang Tahun 2023. Penelitian ini merupakan pen...

  PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MASA PERALIHAN PERUBAHAN HAK KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SESUAI DOMISILI MENJADI TIDAK SESUAI DOMISILI (ABSENTEE) DI WILAYAH KARAWANG Abdul Fathoni Fathoni Chandra Yusuf Mohammad Ryan Bakry Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia       ABSTRAK Dalam rangka efektifitas, pemerintah Karawang memanfaatkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demi tercapainya kemakmuran tersebut maka penguasaan dan pemilikan tanah absentee tidak diperbolehkan. Sebagai salah satu Pejabat yang berwenang untuk membuat akta yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka menjadi penting peran PPAT terhadap peningkatan efektifitas peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanah absentee. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif yang produk hukum normatifnya didukung oleh unsur empiris dari hasil wawancara. Teknik analisis data ya...

  Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Menyampaikan Ulasan Atas Suatu Produk Melalui Platform Media Sosial Daffa Rizqy Naufal Henny Marlyna Zahrashafa Putri Mahardika Fakultas Hukum, Universitas Indonesia     ABSTRAK Ulasan produk di media sosial telah menjadi sumber informasi penting bagi konsumen dan berperan dalam membangun kepercayaan terhadap pelaku usaha. Namun, ulasan negatif sering memicu sengketa hukum, terutama terkait dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dalam menyampaikan ulasan, dengan menyoroti hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 19 UDHR, dan ICCPR. Selain itu, Pasal 4 huruf d UU Perlindungan Konsumen mengakui hak konsumen untuk menyampaikan pendapat dan keluhan. Berdasarkan metode doktrinal, penelitian ini menemukan adanya inkonsistensi dalam prak...

  Education on Prevention and Control of Hypertension and Diabetes Mellitus for Pattients at Primary Health Care Center at Primary Healtj Center: A Community Service Program Elsa Mahardika Putri Bachelor of Pharmacy, Universitas Kadiri, Indonesia Okky Intan Mawarni Bachelor of Pharmacy, Universitas Kadiri, Indonesia Winartiana Bachelor of Pharmacy, Universitas Kadiri, Indonesia Maharani Dwi Pratiwi Bachelor of Pharmacy, Universitas Kadiri, Indonesia Evi Nurul Hiadayati Bachelor of Pharmacy, Universitas Kadiri, Indonesia       ABSTRAK Hypertension and diabetes mellitus are major non-communicable diseases (NCDs) that pose a serious health burden, particularly among the elderly. This community service activity aimed to increase knowledge and awareness regarding prevention and control of these diseases among outpatients at the Bandung Community Health Centre, Tulungagung Regency. The activity was conducted on July 11, 2025, involving 40 part...

ANALYSIS OF SKIMMING ACTIONS IN SHARIA BANKING TRANSACTIONS: A SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE Reksa Jayengsari Alfira Eka Fauziah     ABSTRAK Teknologi informasi dan komunikasi di industri keuangan syariah terus berkembang. Kemajuan tersebut memungkinkan pula berkembangnya tindakan kejahatan digital salah satunya adalah Skimming. Skimming adalah jenis kejahatan digital dimana data nasabah dicuri secara ilegal melalui perangkat tersembunyi di ATM atau alat pembayaran elektronik. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana transaksi skimming terjadi dalam perbankan syariah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data berasal dari undang-undang perbankan syariah, buku hukum Islam, laporan lembaga keuangan, dan kasus skimming yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, amanah, dan perlindungan harta (?if? al-m?l) bertentan...

  Penerapan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pelanggaran Bersifat Mendesak Berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Arief Mandala Putra Universitas Tarumanegara Gunardi Lie Universitas Tarumanegara     ABSTRAK Hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai pedoman utama bagi pengusaha dan pekerja dalam menetapkan syarat-syarat kerja, dengan tujuan mencegah perbedaan penafsiran serta pelanggaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Undang-Undang pertama yang mengatur hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebelum itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ...